JAKARTA – Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain mempercepat pembangunan infrastruktur. Maka pembebasan lahan terlebih dahulu harus dipercepat, prosedur harus disederhanakan.
“Tiongkok membangun jalan tol 16 ribu km lebih dalam 8 tahun, kita harus kejar. Dulu dalam 10 tahun kita hanya membangun tol 340 km,” kata Presiden Jokowi, menanggapi Viktor Sirait, Komisaris PT Waskita Karya Tbk (WSKT), di Istana Negara, jakarta, Kamis (7/1).
Viktor menjelaskan kemajuan pembangunan infrastruktur jalan tol di 12 ruas yang kini dilaksanakan WSKT. Presiden mengapresiasi pekerjaan WSKT seperti Jalan Tol Sumatra yang bekerja sangat cepat.
“Saya sudah tiga kali mengunjungi pekerjaan yang dimulai dari Lampung. Mereka kerja cepat, saya akan lihat lagi ke sana,” kata Presiden Jokowi, dalam pertemuan dengan para ketua belasan elemen Relawan Jokowi.
Viktor menjelaskan, progres pembangunan tol yang dilaksanakan WSKT tersiri dari 12 ruas dengan investasi sekitar Rp 60 triliun.
Pekerjaan tersebut akan dikebut dalam 4 tahun ke depan, dengan syarat, pembebasan lahan yang menjadi tugas pemerintah (BPN) benar-benar lancar dan tidak mengalami keterebatan. Tahun 2018, pemudik Lebaran ke Jawa tidak lagi disiksa kemacetan, Viktor mengungkapkan.
Pembangunan perumahan juga perlu mendapat perhatian lebih banyak, karena realisasi pembangunan yang dilaksanakan Direktorat Perumahan (Kementerian Pupera) sangat jauh dari target.
Hadir dalam pertemuan antara lain BaraJP (Sihol Manullang, Viktor Sirait), Seknas Jokowi (Muhammad Yamin, Osmar Tanjung), Projo (Budi Arie Setyadi), Getar (Sukmadji Indro Tjahjono), Kebangkitan Indonesia Baru (Taki Reinhard), dan banyak lagi.
Presiden mengakui, aturan dan perundang-undangan kita, memang terlalu rumit. Mulai dari Keputusan/Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah (PP), Perpres/Keppres dan UU, kini sebanyak 42 ribu. Dalam tahun 2016, akan dikurangi menjadi setengahnya.
“Waktu saya masih berusaha dan mau berinvestasi di Uni Emirat Arab, hanya satu ijin yang diperlukan dan selesai dalam satu jam. Dulu syarat perijinan kita 59 items, sudah kita pangkas menjadi 22,” ungkap Presien.
Dulu penyelesaian ijin memakan bisa waktu sampai 5 tahun, sekarang kita pangkas menjadi 250 hari. Jumlah lembar berkas perijinan sebanyak 265 lembar. “Maka banyak hal yang harus dilakukan agar perijinan lebih sederhana,” kata Presiden.
Kepada Presiden Jokowi juga dilaporkan beberapa ruas tol Solo-Ngawi-Kertosono yang kini berhenti karena masalah pembebasan lahan. Anehnya, keberatan datang dari Perum Perhutani karena masalah pembelasan lahan yang belum selesai. Padahal, Perhutani adalah BUMN. (dd)
Komentar