Opini

‘’Cedera’’ Pilkada Humbahas Dilaporkan ke Jokowi

Published by Unknown on Jumat, 08 Januari 2016 | 05.54

Caption:
Para Ketua belasan elemen Relawan Jokowi, bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/1). Relawan memberi masukan, Presiden Jokowi menjelaskan berbagai hal yang sedang dilaksanakan pemerintah.  (Foto: Istana Negara)
JAKARTA – Dua pasangan calon (paslon) dari satu partai dalam Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dilaporkan ke Presiden Jokowi. Dari lima peserta Pilkada Humbahas, dua di antaranya adalah dari partai yang sama, yaitu Golkar.
            “Jika preseden ini dianggap benar dan dalam Pilpres 2019 muncul dua calon presiden dari satu partai, membahayakan demokrasi,” kata Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/1).
            Dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah ketua elemen Relawan Jokowi yang berlangsung selama dua jam lebih, Sihol mengatakan, pemerintah hendaknya menolak hasil Pilkada yang sudah diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Humbahas.
            Relawan yang hadir antara lain Sukmadji Indro Tjahjono (Getar), Budi Arie Setiadi (Projo), Muhammad Yamin (Seknas Jokowi), Taki Reinhard (KIB), Panel Barus (PIR), Immanuel Keyla (Joman), Viktor Sirait (BaraJP) dan banyak lagi.
            “Sulit membayangkan masa depan demokrasi kita apabila kesalahan ini tidak diperbaiki,” ujar Sihol. Jokowi meminta stafnya untuk mencatat masukan tersebut. “Pemerintah terutama Kemendagri hendaknya peka terhadap masalah ini,” ujar Sihol.
            Jokowi juga diberi masukan soal kekalahan pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di Pengadilan Negeri Palembang, di mana hakim memenangkan pembakar hutan.
            “Pemerintah serius menangani kebakaran, termasuk membawa ke ranah hukum. Tetapi masyarakat harus memahami bahwa kekalahan tersebut adalah soal yudikatif (penegak hukum) yang di luar kontrol pemerintah,” ujar Presiden Jokowi.
Pertengahan Desember 2015 silam, BaraJP juga telah menyampaikan masalah ini kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. "Harus diadakan coblos ulang agar kesalahan jangan menjadi kebenaran," ujar BaraJP kepada Mendagri. (dd)


Caption:
Para Ketua belasan elemen Relawan Jokowi, bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/1). Relawan memberi masukan, Presiden Jokowi menjelaskan berbagai hal yang sedang dilaksanakan pemerintah.  (Foto: Istana Negara)

Berita Terkait

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Berita Terbaru

 
Copyright © 2013 - . Pelopor Lidik Krimsus - All Rights Reserved